Kebijakan luar negeri
Kebijakan luar negeri atau kebijakan hubungan internasional, adalah serangkaian sasaran yang menjelaskan cara suatu negara berhubungan dengan negara lain di bidang-bidang ekonomi, politik, sosial, dan militer; serta dalam tingkatan yang lebih rendah juga mengenai bagaimana negara berhubungan dengan organisasi-organisasi non-negara. Hubungan tersebut dievaluasi dan dimonitor dalam usaha untuk memaksimalkan berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari kerjasama multilateral internasional. Kebijakan luar negeri dirancang untuk membantu melindungi kepentingan nasional, keamanan nasional, tujuan ideologis, dan kemakmuran ekonomi suatu negara. Hal ini dapat terjadi sebagai hasil dari kerjasama secara damai dengan bangsa lain, atau melalui eksploitasi.
Di beberapa negara, lembaga legislatif juga memiliki hak pengawasan yang cukup. Terdapat pengecualian, misalnya di Prancis dan Finlandia, di mana kepala negara adalah yang bertanggung-jawab atas kebijakan luar negeri, sementara kepala pemerintahan bertanggung-jawab terutama pada hal yang berkaitan dengan kebijakan internal. Di Indonesia dan juga di Amerika Serikat, kepala negara (yaitu Presiden) juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan.
Definisi Kebijakan Luar Negeri
[sunting | sunting sumber]Berikut adalah beberapa definisi dan pengertian kebijakan luar negeri menurut para ahli.
- Kombinasi beberapa tujuan dan kepentingan yang dimiliki oleh suatu negara untuk kelangsungan pertahanan dan kemakmurannya.[1]
- Politik luar negeri merupakan manifestasi dari kekuasaan dan kepentingan yang dimiliki oleh suatu negara untuk eksistensinya.[2]
- Politik luar negeri merupakan hasil dari politik domestik suatu negara yang kemudian dinegosiasikan dalam politik internasional.[3]
Contoh
[sunting | sunting sumber]Beberapa contoh dari kebijakan luar negeri adalah :
- Kebijakan Presiden Joko Widodo dalam pengembangan perdagangan dan investasi untuk memfokuskan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 10 tahun terakhir.
- Kebijakan Presiden George Walker Bush dalam upaya untuk menguasai Timur Tengah baik secara ekonomis, politis, maupun strategis.
- Presiden Xi Jinping telah menganjurkan agar diplomat mengadopsi gaya yang berbeda dengan era sebelumnya agar era sekarang terkesan lebih tegas, yang umumnya dinyatakan sebagai diplomasi Prajurit Serigala.
 | Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
- ^ Morgenthau, H. J. (1950). The mainsprings of American foreign policy: The national interest vs. moral abstractions. American Political Science Review, 44(4), 833-854.
- ^ Hambalie, W. (2017). Kebijakan Luar Negeri Sebagai Manifestasi Eksistensi Negara. Jurnal Sentris, 2(2), 47-56.
- ^ Wijayanti, A. (2022). Pengaruh Kepentingan Nasional Dalam Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif. Kybernology: Journal of Government Studies, 2(2), 70-95.